Pemerintahan di Provinsi Banten layaknya dinasti kerajaan. Semua kepala daerah, mulai tingkat kota/kabupaten, provinisi, bahkan organisasi kemasyarakatan dikuasai keluarga Gubernur Banten, Hj Ratu Atut Chosiyah.
Hal itu terungkap dalam kegiatan mimbar bebas yang digelar Komunitas Soedirman 30 (KMS 30) di halaman Kampus IAIN SMH Banten, Kamis (31/03/2011), yang dihadiri setiap perwakilan dari organisasi mahasiswa, diantaranya Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM), Kumpulan Mahasiswa Lebak (Kumala), dan berbagai organisasi lainnya.
Dalam orasinya, Koordinator KMS 30, Usep mengatakan, jika 50 persen Banten sudah dikuasai oleh satu keluarga, mulai dari Gubernur, Walikota, Bupati, wakil bupati, organisasi kemasyarakatan, bahkan organisasi kepemudaan dikuasai keluarga gubernur Banten.
"Banten ini sudah dikuasai kroni-kroninya Atut (Gubernur Banten,red). Sangat disayangkan, selama pemerintahannya tidak bisa mensejahterakan rakyat, yang ada hanya rakyat tertindas oleh kekuasaannya,"ujar Usep, dalam orasinya.
Menurut Usep, jumlah pengangguran di Banten semakin meningkat, pembangunan infrastruktur, seperti jalan masih banyak yang berlubang.
Bahkan, di Kota Serang saja, yang dijadikan etalasenya Ibukota Provinsi Banten, ada seorang ibu yang sampai rela menjual bayinya lantaran tidak mampu membiayai.
"Sangat disayangkan, mengingat Banten yang sudah berumur 10 tahun, tapi tidak ada sebuah perubahan yang signifikan bagi rakyat. Warga miskin semakin tertindas, yang kaya semakin berkuasa, dan menggurita,"katanya.
Usep juga mengatakan, Ratu Atut Chosiyah sudah memimpin dari mulai didirikannya Provinsi Banten, dari mulai Wakil Gubernur, plt Gubernur, dan menjadi Gubernur. Akan tetapi, hanya mendapatkan catatan merah, karena berdasarkan catatan ICW 2010, Banten peringkat ketiga korupsi se-Indonesia.
Tingkat pertama pengangguran, sekitar 9.378 bayi lima tahun (balita,red) menderita Gizi buruk, infrastruktur jalan buruk, biaya pendidikan mahal, dan kemiskinan dimana-mana.
"Hal inilah yang menjadi landasan kenapa kita harus melakukan sebuah perlawanan terhadap pemerintah yang tidak pro rakyat, dan berbagai kebijakannya telah banyak menodai hati rakyat banten,"katanya.
Mengenai pembangunan rumah dinas yang menelan Rp 14,16 miliar, membelikan mobil untuk anggota DPRD Banten Rp 16 miliar, dan tidak bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok, juga menjadi catatan.
"Hal itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Banten,"tegas Usep, seraya meyebutkan, jika Gubernur juga selama tiga tahun berturut-turut selalu mendapatkan opini publik Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI.
Sementara itu, Ucok selaku ketua Kumala, dalam orasinya mengatakan, jika sejauh ini di Banten belum ada kesejahtraan bagi warganya, dan gubernur hanya mementingkan keluarganya saja.
"Berbagai organ dikuasainya, akan tetapi implementasi kepada masyarakat tidak ada," tukasnya.
Sejauh ini, keluarga Ratu Atut yang menduduki jabatan politik dari mulai tingkat kabupaten sampai nasional ialah, Hikmat Tomet (suami, DPR RI, Golkar), Andika Hazrumy (putra, DPD), Ade Rossi Khaerunisa (menantu, DPRD Kota Serang, Golkar), Ratna Komalasari (ibu tiri, DPRD Kota Serang, Golkar), Heryani (ibu tiri, Wakil Bupati Pandeglang), Ratu Tatu Chasanah (adik, Wakil Bupati Serang);
Aden Abdul Cholik (adik ipar, DPRD Prov. Banten, Golkar), TB. Haerul Jaman (Adik tiri, Walikota Serang). Terakhir yang baru dilantik adalah Airin Rachmy Diani (adik ipar, Walikota Tangsel). (007/unk)
0 komentar:
Posting Komentar